Asas pasal 1 ayat 1 kuh pidana pdf

Asas pacta sun servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 kuh. Opinio necessitatis keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan 25. Kuhap pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pada pasal 20 ayat 1 kuh perdata, syarat sahnya perjanjian itu karena adanya kata kesepakatan antara dua belah pihak.

Jadi asas tidak berlaku surut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 kuh pidana tersebut, tidak secara mutlak dianut dalam hukum pidana. Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undangundang pidana yang mendahuluinya. Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian pasal 3 ayat 2 uu no. Ketentuan asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 kitab undangundang hukum pidana kuhp indonesia yang berbunyi. Perbandingan sistem hukum pidana anglo saxon dan sistem hukum pidana nasional oleh.

May 11, 2018 pasal 1 ayat 1 kuh pidana tersebut, selain mengandung asas legalitas, juga mengandung satu asas lain dalam hukum pidana, yaitu asas tidak berlaku surut. Hukum pidana wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas. Perumusan asas legalitas dalam pasal 1 kuhp wvs terdiri dari 2 ayat yang selengkapnya sbb. Jadi pada dasarnya berdasarkan asas konsensualitas maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak consensus dari pihakpihak. Aug 05, 2015 asas legalitas ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 kitab undangundang hukum pidana atau yang biasa disingkat dengan kuhp. Asas legalitas dalam perspektif hukum pidana indonesia dan. Undangundang hukum pidana berlaku didasarkan pada tempat atau teritoir dimana perbuatan dilakukan pasal 2 dan 3 kuhp. Psl 21 ayat 1 hanya dpt dilakukan thd psl 21 ayat 4. Dalam kuhap, konsideran huruf a mengatakan, bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan uud 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum romawi dan hukum jerman. Ketetentuan pidana dalam perundangundangan indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar indonesia melakukan.

Dalam pasal 1 ayat 1 kuhpidana berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut uu yang telah ada sebelumnya. Ketentuan pasal 1 ayat 2 kuh pidana inilah yang mengandung asas lex temporis delicti. Selama ini asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 kitab undangundang. Sedangkan dalam hukum acara pidana termuat asas kuhap, bahwa setiap perkara harus diajukan ke depan hakim. Jikalau undangundang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Dalam kasus demikian, ternyata asas tidak berlaku surut tidak berlaku. Dec 22, 2012 menjatuhkan pidana penjara 6 bulan pasal 418 jo. Ketentuan pidana dalam perundangundangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 satu tahun dan atau pidana denda paling banyak rp. Pasal 69 ayat 2 atau pasal 82 yakni penjatuhan tindakan undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana a nak. Kuhap pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 kuhap pasal 106, pasal 107, pasal 108, pasal 109 dan pasal 110 kuhap pasal 111, pasal 112, pasal 1, pasal 114 dan pasal 115. Hukum acara perdata indonesia wikipedia bahasa indonesia. Asas ini tersirat didalam pasal 1 kuhp yang dirumuskan demikian.

Monogami pasal 34 uu no 1 tahun 1974 jo pasal 27 kuh perdata. Tidaka ada suatu perbuatan yang dapat dipidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Didalam hukum jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada.

Untuk dapat menuntut warga negara kita di luar negeri maka diperlukan dulu penyerahannya oleh negara asing yang bersangkutan kepada kita. Pasal 1 menikmati hakhak kewargaan tidak tergantung pada hakhak kenegaraan. Kategori hukum tag 10 asas hukum pidana, ancaman pasal 55 ayat 1 kuhp, apa pengertian hukum perdata, artikel hukum perdata 2020, artikel hukum pidana, artikel singkat tentang hukum, asas hukum pidana, bunyi asas legalitas dalam bahasa latin, contoh hukum perdata, contoh hukum pidana, contoh kasus hukum perdata menjadi pidana, contoh kasus. Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara juga indonesia berlaku terhadap perbuatanperbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan itu. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundangundangan, maka yang digunakan adalah aturan yang paling ringan. Tindak pidana tertentu sekalipun ancaman pidananya kurang dr 5 th. Seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan menjalani proses hukumnya sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Asas itikad baik tercantum dalam pasal 38 ayat 3 kuhpdt yang berbunyi. Apabila perundangundangan diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Ketentuan pasal 1 ayat 1 ruu kuhp tahun 2008 menyebutkan asas legalitas dengan redaksional sebagai, tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan. Aug 24, 2018 asas ini terdapat dalam pasal 38 ayat 1 kuh perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya. Asas konsensualisme pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas asas hukum pidana asas legalitas pasal 1 ayat 1 kuhp nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali, yang artnya tdak ada delik, tdak ada pidana tanpa pidana yang mendahuluinya.

Pengertian hukum pidana, sumber dan klasifikasi jenis. Pdf adobe acrobat quick view kitab undangundang hukum pidana. Asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1 kitab undangundang hukum pidana kuhp bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 undangundang dasar 1945. Asas legalitas ialah suatu asas hukum tidak bisa diberlakukan surut. Pembahasan asas legalitas itu juga dikaitkan dengan yurisprudensi yang sering sekali disalahartikan oleh masyarakat awam indonesia. Di belanda, asas legalitas diatur pasal 1 ayat 1 wetboek van strafrecht yang dengan tegas menyatakan, geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran vooraan voorafgegane wettlijke strafbepaling. Asas teritorial asas ini diatur juga dalam kitab undangundang hukum pidana kuhp yaitu dalam pasal 2 kuhp yang menyatakan. Di antara pasal 37 dan pasal 38 disisipkan 5 lima pasal, yakni pasal 37a, pasal 37b, pasal 37c, pasal 37d, dan pasal 37e yang berbunyi sebagai berikut. Jul 16, 2012 asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara juga indonesia berlaku terhadap perbuatanperbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan itu. Asas konsensualitas dalam hukum perdata indonesia dapat disimpulkan dari pasal 20 juncto pasal 38 ayat 1 kuh perdata.

Secara hukum asas legaliatas terdapat di pasal 1 ayat 1 kuhp. Sianturi, asasasas hukum pidana dan penerapannya, alumni. Asas konsensualisme, sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 kuh perdata. Pasal 1 ayat 1 kuhp asas legalitas sederhana tapi bermakna. Asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 kuhp dibatasi dengan kekecualian yang tercantum dalam. Download kuhp kitab undangundang hukum pidana pdf lengkap. Pasal tersebut antara lain menyatakan bahwa semua ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undangundang yang sah. Pasal 65 tersebut biasanya dikaitkan dengan pasal 71 ayat 1 kuh perdata yang berbunyi.

Asas tidak berlaku surut tersebut merupakan asas undangundangundang hukum pada umumnya. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor ivmpr1978. Nov 05, 2011 ketentuan asas legalitas ini dalam rancangan undangundang ruu kuhp tahun 2008 perumusannya identik dengan pasal 1 ayat 1 kuhp. Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Jika perdamaian tidak dapat tercapai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Makna sebagaimana tersebut diatas merupakan asas legalitas formil, seperti dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 kuhp. Tindak pidana dg ancaman pidana penjara 5 th lbh 2. Januari 2009 terdapat aturan baru yang menyatakan memalsukan surat dikenai pidana 2 tahun penjara. Kali ini penulis akan membahas mengenai pasal 1 ayat. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian. Asasasas dan syaratsyarat perkawinan menurut hukum. Ketika menerapkan pasal pasal 65, 66, dan 70, kejahatankejahatan berdasarkan pasal pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidanapidana penjara atas kejahatankejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan. Asas legalitas ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 kitab undangundang hukum pidana atau yang biasa disingkat dengan kuhp.

Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 kuhp yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana. Semantara itu didalam pasal 109 ayat 2 kosep kuhp baru dirumuskan jenis. Hukum pidana kuhp yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat. Ketentuan pidana dalam perundangundangan indonesia diterapkan bagi warga negara indonesia yang melakukan kejahatan tertentu di luar indonesia. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun atau pidana denda paling banyak rp 500. Asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 kuhp dibatasi dengan kekecualian yang tercantum di dalam ayat 2 pasal itu. Asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan pasal 1 ayat 1 kuhp. Dari bunyi pasal tersebut terdapat frasa pertama dan frasa kedua. Pasal ayat 1, 2, dan 3 hir dan pasal 154 ayat 1, 2, dan 3 rbg. Asas legalitas tidak hanya ada dalam hukum pidana, tetapi juga ada dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

Asas legalitas dalam perspektif hukum pidana dan kajian. Asas ini tercantum didalam pasal 4 ayat 1, 2 dan 4 kuhp. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan. Asas atau prinsipprinsip hukum pidana dan acara pidana. A memalsukan surat pada desember 2008 dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan yakni pasal 103 kitab undangundang hukum pidana. Pasal 8 1 penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasai 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undangundang ini.

Lebih lanjut dapat dikatakan disini, bahwa bagi hakim pidana berlaku pula asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege ponali, sebagaimana dapat ditarik dari isi ketentuan pasal 1 ayat 1 kitab undangundang hukum pidana yang menandung arti bahwa perbuatan apa dan yang bagaimanakah yang dilarang diperbuat orang serta yang diancam dengan pidana barang siapa yang. Asas legalitas pasal 1 ayat 1 kuhp ini memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya. Ketentuan pasal 1 ayat 1 ruu kuhp tahun 2008 menyebutkan asas legalitas dengan redaksional sebagai, tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling. Secara sederhana ada anasir erat hubungan antara asasasas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan. Pasal 1 ayat 1 kuhp inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Apakah asas legalitas hanya berlaku di hukum pidana. Jadi, asas legalitas da lam pasal 1 ayat 1 kuhp itu tidak memungkinkan diterap kannya hukum tidak tertulis yang benarbenar masih hidup dalam masyarakat. Dec 07, 20 lebih jelasnya lihat pasal 1 ayat 1 kuh pidana. Asasasas dalam hukum perjanjian gudang ilmu pengetahuan. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 38 ayat 1 kuhpdt, yang berbunyi. Dec 03, 2010 asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 kuhp dibatasi dengan kekecualian yang tercantum di dalam ayat 2 pasal itu. Adanya persetujuan antara kedua calon suami istri pasal 6 ayat 1 uu no 1 tahun 1974 jo pasal 28 kuh perdata.

Ppt hukum pidana powerpoint presentation free to view. Pdf adobe acrobat quick view pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 kitab undang undang hukum pidana, pasal 25 dan pasal 26 rechtenordonnantie. Dan pertimbangan hukum hakim d alam menjatuhkan sanksi pidana dan. Dengan demikian berarti bahwa laranganiarangan didalam hukum pidana adat tidak dapat dipergunakan untuk menghukum seseorang. Setelah surat gugatan dibacakan, hakim harus menanyakan kepada penggugat apakah gugatan tetap sebagaimana yang dibacakan atau akan ada perubahan. Isu kontradiksi pasal 1 ayat 2 kuhp dan pasal 1 ayat 1 kuhp pada tulisan sebelumnya, penulis telah menulis tentang pasal 1 ayat 1 kuhp yang membahas mengenai asas legalitas. Ketentuan asas legalitas ini dalam rancangan undangundang ruu kuhp tahun 2008 perumusannya identik dengan pasal 1 ayat 1 kuhp. Orang yang hendak kawin harus memenuhi batas usia minimal,lakilaki 19 tahun dan perempuan 16 tahun pasal 7 ayat 1 uu no 1 tahun 1974. Kuhp pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Asas penting dalam hukum pidana erat kaitannya dengan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 kuh pidana, yang menentukan, tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undangundang pidana yang. Asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan bisa dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan pasal 1 ayat 1 kuhp.